MajalahKebaya.com, Jakarta – Generasi muda, terutama perempuan milenial sekarang harus mempunyai rasa juang dan pantang menyerah, ini yang patut diteladani dari RA Kartini. Demikian ditegaskan oleh Wury Ma’ruf Amin, Istri Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin. Jika menginginkan sesuatu, lanjut Ibu Wakil Presiden, Wury Ma’ruf Amin, kita perlu berjuang dan percaya bahwa kita bisa mendapatkannya, walau banyak tantangan yang harus dihadapi.
“Dihalangi orangtua, dicemooh orang-orang, tak menjadikan RA Kartini patah semangat. Beliau tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan hak perempuan untuk bisa mendapatkan pendidikan yang sama. RA Kartini memperlihatkan bahwa belajar tidak harus dari sekolah saja. Sebagai generasi muda, kita harus bisa mempelajari banyak hal dari mana pun, apalagi di masa sekarang kita mudah sekali mendapatkan akses belajar. Dengan mengetahui banyak hal, tentunya hal-hal yang positif, pikiran kita akan semakin kritis, terbuka, dan maju,” ujar Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin dengan tegas.
Kesetaraan Gender Menjadi Prioritas Pemerintah
Menurut Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin, Kesetaraan gender di Indonesia saat ini sudah lebih maju. Perempuan memiliki peluang yang sama dengan laki-laki untuk berkiprah dalam hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Tokoh-tokoh perempuan duduk dalam berbagai posisi jabatan penting di lini suprastruktur politik (eksekutif, legislatif dan yudikatif) maupun infrastruktur politik (partai politik, ormas-LSM dan ormas lainnya).
Keberhasilan ini, lanjutnya, tidak terlepas dari kuatnya komitmen negara dalam pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam berbagai kebijakan. “Contohnya, regulasi yang mengatur jumlah minimal (kuota) perempuan dalam keterwakilan politik.”
Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan, lanjut Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin, telah menjadi inisiatif Pemerintah sejak lama. Saat ini PUG merupakan salah satu dari 4 (empat) pengarusutamaan pembangunan tahun 2020-2024. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, pada hakikatnya perempuan juga mempunyai hak yang sama.
“Keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia salah satunya dipelopori oleh RA Kartini sejak tahun 1908. Perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan, dimulai oleh RA Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Semangat perjuangan RA Kartini ditindaklanjuti pada 22 Desember 1928 oleh Kongres Perempuan Indonesia, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Ibu,” jelasnya.
Indonesia pun telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) sejak 22 tahun lalu, melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984. Dalam perjalanan pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia menyadari masih kuatnya diskriminasi terhadap perempuan di segala bidang pembangunan. Disksriminasi ini mengancam pencapaian keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia.
“Tidak dapat dimungkiri bahwa di Indonesia masih banyak hambatan dalam pendekatan kesetaraan gender, karena masih ada peraturan yang diskriminatif, perlindungan hukum yang dirasakan masih kurang, dan adanya budaya (adat istiadat) yang bias akan gender. Contoh ketidakadilan gender atau diskriminasi gender yaitu kurangnya pemahaman masyarakat akan akibat dari adanya sistem struktur sosial di mana salah satu jenis (laki-laki maupun perempuan) menjadi korban,” ungkapnya prihatin.
Kesetaraan Gender Harus Dipahami Secara Proporsional
Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin menegaskan, sejarah dan nilai-nilai perjuangan RA Kartini perlu terus digaungkan dan ditanamkan kepada kepada generasi muda perempuan milenial agar semangat kesetaraan gender tetap hidup. Para guru di sekolah dan orang tua di rumah memiliki peran penting untuk terus menanamkan nilai-nilai perjuangan RA Kartini kepada generasi milenial perempuan, tentu dengan cara yang menarik dan mudah dimengerti. Harapannya kelak mereka akan memiliki semangat untuk memperjuangkan kesetaraan gender.
“Kesetaraan gender tidak mesti dipandang sebagai hak dan kewajiban yang sama persis, tanpa pertimbangan lebih lanjut. Kesetaraan gender juga tidak diartikan segala sesuatunya harus mutlak sama dengan laki-laki. Sampai dengan saat ini perempuan sering dianggap sebagai sosok pelengkap. Ketidakadilan gender ini sering terjadi dalam keluarga dan masyarakat, bahkan dalam dunia pekerjaan pun terjadi diskriminasi atau ketidakadilan gender dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan, marginalisasi, dan lain sebagainya,” ungkapnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, tekan Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin, maka diperlukan sosialisasi yang terus menerus bahwa perempuan juga mempunyai hak untuk berkedudukan yang setara dengan laki-laki. Sangat penting bagi perempuan untuk mengetahui sejauh mana mereka dapat disetarakan dengan laki-laki, karena untuk hal tertentu perempuan tidak bisa menduduki posisi laki-laki dalam menjaga kehormatan dan melindungi perempuan itu sendiri. Selain itu, dengan memberikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki, serta tetap melindungi perempuan, maka akan menjadikan perempuan merasakan keadilannya sudah terpenuhi secara utuh dan keseimbangan kehidupan pun akan terwujud. Dan, pencapaian kesetaraan gender dapat lebih optimal apabila dilakukan penyempurnaan perangkat hukum dalam melindungi setiap individu, memastikan ketersediaan data, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
Sesuai dengan proses dan upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Indonesia, menurutnya, maka perlu upaya untuk mewujudkan target kesetaraan gender serta memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan melalui beragam kegiatan, dengan tujuan:
- mengakhiri segala bentuk diskriminasi;
- menghapuskan segala bentuk kekerasan;
- menghapuskan semua praktek-praktek yang membahayakan;
- menyadari dan menghargai pelayanan dan pekerjaan; dan
- memastikan semua perempuan dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan berpolitik, sosial dan ekonomi.
Selain itu, Pemerintah (Pusat dan Daerah) lintas sektor bersama akademisi, pengusaha dan masyarakat sipil (Ormas-LSM) perlu meningkatkan kolaborasi dalam program-program pemberdayaan perempuan guna turut berperan dalam pengurangan angka kemiskinan ekstrem yang ditargetkan 0% di tahun 2024. Mulai dari tahapan perencanaan, kegiatan peningkatan kapasitas hingga pendampingan pasca-program. Proses pemberdayaan tidak bisa selesai dalam beberapa kali pertemuan pelatihan, melainkan perlu dilakukan secara berkala hingga sasaran program benar-benar mandiri dan keluar dari garis kemiskinan.
OASE KIM Fokus dalam Program Pemberdayaan Perempuan
Ditegaskan Ibu Wakil Presiden Wury Ma’ruf Amin, pemberdayaan perempuan telah menjadi strategi Pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Program ini telah banyak dilakukan dengan menitikberatkan pada pemberian akses untuk meningkatkan pendapatan kelompok miskin. Salah satu program yang dilakukan ialah memberikan penguatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia melalui usaha ekonomi produktif. Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Majua a (OASE KIM) diharapkan dapat ikut berpartisipasi aktif dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi perempuan kelompok miskin, sehingga mereka menjadi lebih terampil dalam merencanakan usaha, menjalin kerja sama, dan akhirnya lebih berdaya secara ekonomi.
“Selanjutnya, program pemberdayaan perempuan diharapkan dapat memberikan pendampingan secara berkelanjutan. Pendampingan yang diberikan tidak hanya lewat pembekalan tentang akar masalah, tetapi juga pendampingan dari segi mental dan materi, serta pendampingan yang dilakukan secara berkala untuk memastikan program masih terus berjalan dan memberikan manfaat bagi para perempuan yang terlibat,” ujar Pembina OASE KIM ini dengan antusias. DW
